Artikel - Reformasi Birokrasi dan Pembelajaran

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: views/detail_view.php

Line Number: 5

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: views/detail_view.php

Line Number: 5

(//31/05/2011)
Mustangimah
Kepala Bidang Perkembangan Kebijakan Strategis, Kementerian Riset dan Teknologi; mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI

Kata reformasi sangat popular sejak lebih dari satu dekade terakhir. Sebab, itu ditawarkan sebagai obat mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara selama tiga dekade sebelumnya. Puncaknya krisis multidimensi pada 1998, yang dijadikan sebagai momentum dimulainya era reformasi, dengan dicanangkannya reformasi dalam berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi.

Jika dibandingkan dengan reformasi pada bidang politik, hukum, dan ekonomi, reformasi birokrasi bisa dikatakan tertinggal. Karena itu, untuk memacu jalannya proses reformasi birokrasi secara sistematis, pemerintah menetapkan grand design reformasi birokrasi, melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010.

Pemerintah menargetkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun ini telah berkomitmen untuk melaksanakan proses reformasi birokrasi. Lebih lagi, pada 2014, pemerintah sudah memiliki kekuatan untuk memulai proses reformasi birokrasi. Selanjutnya pada 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi diharapkan dapat terwujud sehingga Indonesia siap bergerak menuju negara maju.

Pencapaian melalui reformasi birokrasi adalah sebuah birokrasi yang mempunyai karakteristik berbeda dengan yang ada saat ini. Sesuatu yang baru disebut sebagai birokrasi pemerintahan berkelas dunia. Reformasi birokrasi ini berkaitan dengan pelepasan identitas yang ada saat ini. Kemudian, ini menciptakan identitas baru bagi birokrasi kita. Energi yang besar untuk mentransformasikan identitas lama menjadi identitas baru diperlukan. Apalagi, kita perlu energi besar untuk mentransformasikan segumpal es menjadi air.

Bedanya, perubahan es menjadi air adalah perubahan struktur fisik yang sederhana, sedangkan perubahan karakteristik birokrasi merupakan proses yang kompleks karena birokrasi merupakan sistem sosial yang hidup. Perubahan dalam sistem hidup hanya bisa terjadi melalui proses pembelajaran. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi identik dengan pembelajaran.

Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam konteks reformasi birokrasi ini perlu membangun budaya pembelajaran dan memotivasi terjadinya proses pembelajaran, baik secara generatif maupun adaptif. Melalui pembelajaran generatif, pengetahuan baru akan tercipta. Apalagi, pembelajaran adaptif akan menciptakan proses perubahan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keduanya berkombinasi untuk penyokong reformasi birokrasi.

Budaya pembelajaran ini harus dibangun pada level individu, kelompok, organisasi, dan antarorganisasi. Pembelajaran pada level individu sangat penting dan merupakan landasan bagi pembelajaran pada level berikutnya. Sebab, individulah yang secara aktif mencari, menerapkan, dan menyebarkan pengetahuan. Setiap individu (dalam hal ini pegawai negeri sipil/PNS) dituntut untuk mampu belajar tentang tugas dan pekerjaan, dengan cara, mekanisme, norma, dan paradigma baru.

Urgensi pembelajaran individu ini semakin terasa karena pada setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidak ada pekerjaan yang berdiri sendiri. Setiap individu harus mampu belajar tidak hanya  tentang pekerjaannya sendiri, tetapi juga keterkaitannya dengan pekerjaan lain dalam suatu mekanisme dan sistem yang baru. Karena itu, kemampuan belajar individu akan menjadi pengungkit yang signifikan bagi transformasi menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional  dan berintegritas tinggi.

Keterkaitan suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain dan semakin kompleksnya pekerjaan yang menjadi tugas organisasi berimplikasi pada pembentukan kelompok-kelompok dalam organisasi. Dalam organisasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, kelompok ini dapat berupa kelompok formal yang tecermin dalam struktur organisasi, tim kerja, atau kelompok informal yang terbentuk akibat adanya interaksi individu di dalamnya.

Me1a1ui pembe1ajaran kelompok, sejumlah individu akan belajar lebih banyak jika dibandingkan dengan mereka yang belajar secara individual. Hal ini memungkinkan mereka untuk menemukan pandangan yang tidak mungkin diperoleh secara individual.

Pembelajaran kelompok menciptakan pengetahuan dan inteligensi yang kapasitasnya lebih besar jika dibandingkan dengan kapasitas pengetahuan dan inteligensi individual. Selain itu, proses ini akan menghasilkan persepsi yang utuh tentang visi, misi, tugas, dan fungsi kelompok yang diperlukan untuk membentuk team work yang solid.

Keberhasilan pembelajaran kelompok tecermin dari sejauh mana pengetahuan dan inteligensi kelompok tersimpan dan melekat dalam ingatan dan tidak hilang dengan pergantian anggota kelompok. Memori dan inteligensi kelompok ini akan berpengaruh pada pencapaian transformasi menuju terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi.

Level pembelajaran yang lebih tinggi adalah pembelajaran organisasi (organizational learning). Dalam konteks birokrasi, organisasi merupakan entitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara keseluruhan, termasuk semua tingkatan manajemen dan staf. Pembelajaran organisasi ini merupakan resultan dari pembelajaran individu dan kelompok yang ada dalam organisasi. Keberhasilannya tecermin dari sejauh mana pengetahuan dan intelegensi organisasi dapat terbangun, tersimpan, melekat dalam memori organisasi, dan tidak hilang dengan pergantian anggota organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi mereka, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menciptakan kurva pembelajaran menuju terbentuknya profil organisasi yang baru, yang diinginkan dalam reformasi birokrasi. Ini hanya akan terjadi jika pembelajaran setiap individu dan kelompok saling menguatkan satu sama lain dan dapat diintegrasikan untuk mendapatkan resultan yang positif.

Selanjutnya, dalam konteks reformasi birokrasi, setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tidaklah menyendiri. la bukanlah suatu sistem yang berada di ruang hampa. la berada dalam suprasistem yang lebih besar, yaitu sistem administrasi negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, proses reformasi birokrasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan terkoordinasi, tecermin pada mekanisme Pengorganisasian Reformasi Birokrasi dalam grand design. Di dalamnya diatur hubungan kerja yang hierarkis antara Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga, Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, Tim Independen, dan Tim Quality Assurance.

Karena itu, dalam konteks reformasi birokrasi tersebut, basis pengetahuan dan pembelajaran menjadi lebih kompleks dan melampaui batas-batas organisasi. Untuk menembus batas-batas ini, pembelajaran antarorganisasi diperlukan untuk menciptakan memori antarorganisasi, yang tidak terhapus oleh pergantian individu dan perubahan internal pada organisasi masing-masing.

Jadi, keberhasilan reformasi birokrasi terletak pada keberhasilan proses pembelajaran di level individu (dalam hal ini PNS), pembelajaran kelompok, pembelajaran organisasi, serta pembelajaran antarorganisasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Tanpa proses pembelajaran ini, reformasi birokrasi hanya akan menjadi slogan belaka. (Media Indonesia, 31 Mei 2011/ humasristek)

(Mustangimah)